Pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) merupakan salah satu tonggak strategis yang telah lama dinantikan masyarakat Maluku. Kepastian dari Pemerintah Pusat untuk membiayai proyek ini harus disambut dengan optimisme, sekaligus kehati-hatian dalam menentukan lokasi yang tepat. 
MIP bukan sekadar proyek pelabuhan, tetapi simbol komitmen negara untuk membangun poros maritim Indonesia di kawasan timur, sekaligus motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Maluku.
Namun hingga kini, persoalan penentuan lokasi MIP masih menjadi tanda tanya. Sejumlah daerah telah masuk dalam bursa calon lokasi, mulai dari Pulau Buru, Seram Bagian Timur, Tual, hingga Waisarisa di Seram Bagian Barat. Pemerintah Provinsi Maluku sendiri telah mengusulkan Waisarisa sebagai lokasi ideal, namun Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memutuskan untuk menyerahkan penentuan akhir kepada Bappenas. 
Keputusan menyerahkan penentuan kepada Bappenas adalah langkah yang bijak demi menjaga objektivitas dan mencegah konflik kepentingan antarwilayah. Namun, mengingat urgensinya, Bappenas perlu segera memberikan respons. Terlambatnya penentuan lokasi berpotensi memperlambat keseluruhan proses pembangunan. Maluku tidak boleh terus menunggu dalam ketidakpastian, apalagi ketika momentum pembangunan sudah berada di depan mata.
Usulan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memilih Waisarisa bukan tanpa alasan yang kuat. Lokasi ini merupakan bekas kawasan industri plywood, yang memiliki lahan luas dan infrastruktur dasar yang relatif tersedia. Secara geografis, Waisarisa juga memiliki posisi strategis karena berada di tengah-tengah Pulau Seram, yang bisa menjangkau wilayah timur dan barat Maluku secara lebih seimbang. Ini merupakan modal penting untuk mewujudkan pelabuhan terintegrasi yang efisien dan mampu mendistribusikan barang secara merata ke seluruh wilayah kepulauan.
Selain faktor teknis, pemilihan lokasi MIP juga harus mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat setempat, dukungan pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap lingkungan. Jangan sampai proyek raksasa ini justru menimbulkan masalah baru seperti konflik agraria atau kerusakan ekologis. Oleh karena itu, kajian komprehensif dengan pendekatan multidisipliner sangat diperlukan agar pelabuhan ini tidak hanya besar dalam rencana, tetapi juga tepat guna dan berkelanjutan.
MIP adalah peluang emas bagi Maluku untuk keluar dari ketertinggalan infrastruktur yang selama ini menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola dengan perencanaan matang, pelabuhan ini bisa membuka akses logistik yang lebih luas, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong investasi sektor industri dan perikanan. Maka dari itu, semua pihak harus mengedepankan semangat kolaborasi, bukan ego sektoral, dalam merumuskan masa depan MIP.(*)